medan – Aksi protes terhadap kebijakan gaji DPR yang dianggap tidak adil telah berujung ricuh dan mengakibatkan pagar Kantor DPRD Sumut roboh.
Insiden ini terjadi saat massa demonstran mendesak akses yang lebih terbuka terhadap pejabat DPRD namun mendapat penolakan dari aparat keamanan.
Pagar gedung dewan tidak kuat menahan tekanan massa yang terus menggoyang dan menekan barikade hingga akhirnya tumbang
.jpeg)
Baca Juga : Hilang saat Cari Udang, Kakek Nelayan di Medan Ditemukan Tewas
Demonstrasi berlangsung di Medan, dipicu oleh penolakan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dianggap merugikan masyarakat
Mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menjadi garda terdepan dalam protes tersebut, menuntut transparansi dan keadilan anggaran gaji DPRD Sumut
Aksi yang awalnya berjalan damai tiba-tiba memanas ketika para pendemo memaksa masuk ke dalam kompleks gedung dewan.
Polisi dan aparat keamanan berusaha menghalau, namun saling dorong tidak terhindarkan hingga pagar runtuh.
Setelah pagar roboh, massa berhasil menerobos masuk dan memasang spanduk tuntutan di ruang paripurna, menunjukkan simbol perlawanan terhadap kebijakan yang diprotes
Seorang pendemo, Rahim, menyebut bahwa keputusan memaksa masuk diambil karena tidak ada satupun anggota DPRD yang menemui mereka di lokasi aksi
Ketidakhadiran wakil rakyat memicu kemarahan massa, sehingga mereka menuntut untuk disampaikan langsung oleh pejabat yang berwenang.
Situasi menjadi kacau ketika dorongan melalui pagar menyebabkan massa dan petugas keamanan terlibat langsung.
Tantangan terbesar dalam protes ini adalah meredam amarah massa sambil tetap menjaga keamanan gedung DPRD.
Bahkan setelah pagar roboh, kericuhan belum sepenuhnya mereda, karena massa terus menyorong masuk ke dalam gedung.
Aktivitas di dalam gedung sempat lumpuh karena pendemo menduduki ruang sidang paripurna sementara anggota dewan tak berada di lokasi.
Insiden tersebut bukan hanya soal gaji, tetapi juga mencerminkan jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat yang seharusnya mereka layani.
Dalam situasi seperti ini, DPRD dihadapkan pada tuntutan
Aksi massa berlangsung tanpa ada tawar-menawar berarti saat pagar roboh — simbol fisik ketegangan antara rakyat dan institusi perwakilan.
