MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghentikan sebuah truk berpelat BL asal Aceh di Kabupaten Langkat, Minggu (28/9/2025). Aksi spontan itu terekam kamera warga dan langsung viral di media sosial.
Bobby turun langsung ke jalan, mendekati sopir, dan menanyakan alasan truk beroperasi di Sumut tanpa pelat BK. Video tersebut menuai perhatian besar karena seorang gubernur jarang menegur pengusaha atau sopir di lapangan dengan cara terbuka.
Sopir Truk Diminta Gunakan Pelat BK
Sebelum Bobby datang, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib lebih dulu menghentikan truk itu. Suib mendekati sopir dan menjelaskan aturan.
“Kalau beroperasi di Sumut, truk harus pakai pelat BK. Pajaknya harus masuk ke Sumut, bukan ke luar daerah,” kata Suib.
Setelah itu, Bobby ikut mendekati sopir. Ia menegaskan bahwa setiap kendaraan yang mencari keuntungan di Sumut wajib memberikan kontribusi pajak ke daerah.
Baca Juga : Mie Ayam Jamur Haji Mahmud di Medan Promo Diskon 50%
Pemprov Sumut Klarifikasi Video Viral
Keesokan harinya, Senin (29/9/2025), Muhammad Suib memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan kembali bahwa Pemprov Sumut mendorong semua kendaraan usaha yang beroperasi di wilayah ini untuk menggunakan pelat BK.
“Kendaraan yang beroperasi di Sumut harus menyumbang PAD. Jangan sampai pajak kendaraan lari ke luar daerah,” ujar Suib.
Suib menyebut pajak kendaraan bermotor menyumbang sekitar Rp 1,7 triliun per tahun. Angka itu sangat penting untuk pembangunan di Sumatera Utara.
Pajak Kendaraan Jadi Penopang PAD
Pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban, tapi juga tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kontribusi Rp 1,7 triliun per tahun, dana pajak membantu membiayai pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga layanan kesehatan.
Pemprov Sumut ingin memastikan setiap kendaraan yang beroperasi secara rutin ikut berkontribusi. Jika tidak, daerah bisa kehilangan miliaran rupiah.
Publik Banjiri Media Sosial
Setelah video Bobby menghentikan truk viral, warganet langsung ramai berkomentar. Sebagian mendukung tindakan tegas gubernur yang turun langsung ke lapangan. Mereka menilai langkah itu adil karena kendaraan yang mencari keuntungan di Sumut seharusnya membayar pajak di Sumut.
Namun, sebagian lain mengingatkan agar Pemprov membuat aturan teknis yang jelas. Warganet menilai penting membedakan kendaraan yang hanya melintas dengan kendaraan yang benar-benar beroperasi tetap di Sumut.
Dampak ke Dunia Usaha
Pengusaha angkutan logistik ikut menanggapi kebijakan ini. Mereka khawatir proses mengganti pelat dan mengurus administrasi bisa menambah biaya operasional. Sopir juga merasa canggung jika harus berhadapan langsung dengan pejabat di lapangan.
Meski begitu, beberapa pengusaha mengakui bahwa perbaikan jalan di Sumut akan memperlancar distribusi barang. Jika pajak kendaraan benar-benar digunakan untuk pembangunan, mereka menilai kebijakan ini akan menguntungkan jangka panjang.
Baca Juga : Kebakaran Permukiman Padat Penduduk di Medan Timur Padam, 5 Rumah Terbakar
Pakar Minta Aturan Lebih Tegas
Pengamat transportasi dari Medan menilai aksi Bobby sebagai bentuk ketegasan kepala daerah. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan itu tidak berhenti pada teguran di jalan.
“Pemprov harus membuat aturan jelas, misalnya dalam bentuk Pergub. Aturan itu bisa membedakan kendaraan yang sekadar lewat dengan yang benar-benar beroperasi rutin di Sumut,” ujarnya.
Dengan aturan resmi, pengusaha tidak lagi bingung, sementara daerah tetap mendapat pemasukan dari pajak.
Bobby Kirim Pesan Politik
Bobby Nasution memang belum memberi pernyataan resmi kepada media. Namun, aksi di Langkat sudah cukup mengirim sinyal politik. Bobby ingin menunjukkan bahwa ia serius menjaga penerimaan daerah.
Langkah itu juga menegaskan gaya kepemimpinannya yang langsung turun ke lapangan, bukan hanya mengeluarkan instruksi dari kantor. Dengan cara itu, ia berharap masyarakat melihat langsung komitmen pemerintah untuk melindungi PAD Sumut.
