MEDAN – Ratusan warga di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, memilih mundur dari Program Keluarga Harapan (PKH) setelah rumah mereka ditempeli stiker bertuliskan “Keluarga Miskin”. Keputusan ini muncul setelah Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kepahiang melakukan penempelan stiker tersebut sejak Senin (20/10/2025) di rumah para penerima manfaat.
BACA JUGA : Ayah Prada Lucky Minta 17 Terdakwa Dihukum Mati
Kepala Dinas Sosial Kepahiang, Helmi Johan, menjelaskan bahwa penempelan stiker dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial. Menurutnya, langkah ini menjadi cara transparan agar masyarakat sekitar mengetahui siapa yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. “Kami ingin memastikan bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang layak. Karena itu, rumah penerima manfaat kami beri tanda stiker ‘Keluarga Miskin’,” ujarnya.
Alasan Warga Mundur dari Program
Namun, kebijakan tersebut justru membuat sebagian warga merasa tidak nyaman. Banyak dari mereka yang kemudian memilih mengundurkan diri dari program bantuan sosial tersebut. Beberapa warga mengaku malu karena rumah mereka dipasangi stiker berlabel “Keluarga Miskin”. Ada pula yang merasa tersinggung dan menganggap label tersebut mempermalukan di depan tetangga.
Sebagian warga juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi mereka sudah membaik, sehingga mereka merasa tidak lagi pantas menerima bantuan PKH. “Ada yang malu, ada yang sudah merasa cukup, dan ada juga yang tidak ingin dianggap miskin,” jelas Helmi Johan.
Tujuan Penempelan Stiker
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang ditujukan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan utama program ini adalah membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.
Untuk menjaga ketepatan sasaran, Dinas Sosial menempelkan stiker “Keluarga Miskin” di rumah-rumah penerima manfaat. Stiker tersebut berfungsi sebagai tanda bahwa penghuni rumah masih tercatat sebagai penerima bantuan. “Stiker ini tidak boleh dicopot atau ditutup. Jika dicopot, penerima dianggap telah mengundurkan diri dari program,” tegas Helmi.
Temuan di Lapangan
Saat melakukan peninjauan, tim Dinsos menemukan sejumlah rumah penerima manfaat dengan kondisi yang cukup layak. Di Kelurahan Padang Lekat, misalnya, tim menemukan sebuah rumah besar yang memiliki garasi dan bahkan terdapat mobil berwarna hitam terparkir di dalamnya. Temuan ini menjadi salah satu dasar Dinsos memperketat verifikasi dan menempelkan stiker sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Menurut Helmi, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mempermalukan warga, melainkan mendorong kejujuran dan keadilan dalam distribusi bantuan sosial. Ia berharap masyarakat memahami bahwa program bantuan harus tepat sasaran agar keluarga lain yang lebih membutuhkan bisa mendapatkan haknya. “Kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa bantuan sosial hanya untuk mereka yang benar-benar tidak mampu,” katanya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Dinas Sosial Kepahiang berkomitmen terus melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial. Helmi menyebut, data penerima manfaat akan terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Warga yang sudah merasa mampu diimbau untuk secara sukarela mengundurkan diri agar bantuan bisa dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
baca juga : Lutheranisme Gerakan Reformasi yang Mengubah Wajah Kekristenan Dunia
“Langkah ini adalah bentuk keadilan sosial. Pemerintah tidak ingin ada keluarga mampu yang masih menerima bantuan, sementara yang benar-benar miskin belum terdata,” tegasnya.
Meski kebijakan stiker “Keluarga Miskin” menuai pro dan kontra, Dinsos Kepahiang menilai langkah tersebut efektif mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan jujur. Program ini diharapkan menjadi momentum perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan transparan bagi seluruh warga Bengkulu.
