Medan – Rapat Paripurna Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik.
Hal ini terjadi usai Rapat Paripurna yang seharusnya melibatkan seluruh anggota DPRD justru hanya dihadiri sekitar 30-an orang dari total 100 anggota.
Rapat yang digelar untuk membahas agenda penting seperti evaluasi anggaran dan kebijakan publik tersebut tampak sepi kursi.
Baca Juga : 5 Kios di Sikka Kebakaran, Kerugian Capai Rp 2,104 Miliar
Ketidakhadiran sebagian besar anggota dewan menimbulkan kritik tajam dari masyarakat dan pengamat politik.
Rapat yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB bahkan sempat molor selama satu jam karena belum memenuhi kuorum awal.
Pimpinan sidang akhirnya memutuskan rapat tetap dilanjutkan meskipun dengan jumlah peserta yang minim.
Dalam suasana yang janggal itu, beberapa kursi anggota terlihat kosong melompong tanpa tanda-tanda kehadiran.
Padahal agenda rapat tersebut termasuk pembahasan pertanggungjawaban anggaran tahun berjalan dan proyeksi belanja daerah.
Ketua DPRD Sumut yang memimpin rapat menyampaikan kekecewaan atas minimnya kehadiran anggota.
“Ini bukan kali pertama. Kami sudah sering imbau agar semua hadir, apalagi ini rapat penting,” ujarnya.
Ketidakhadiran anggota DPRD ini memicu pertanyaan soal komitmen dan integritas wakil rakyat terhadap tugas dan fungsinya.
Di luar gedung DPRD, beberapa LSM dan aktivis turut mengkritik kondisi ini sebagai cerminan lemahnya etos kerja legislatif.
Salah satu pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara menyebut, fenomena ini berulang dan menunjukkan rendahnya akuntabilitas publik.
“Mereka digaji dari pajak rakyat, tapi tak hadir dalam rapat krusial. Ini ironi demokrasi,” ujarnya tegas.
Publik menilai absennya anggota dewan dalam rapat bukan lagi hal mengejutkan, melainkan seperti sudah jadi kebiasaan.
Bahkan beberapa warganet menyindir dengan menyebut bahwa “kursi kosong lebih rajin hadir daripada wakil rakyatnya”.
Kinerja DPRD Sumut pun dipertanyakan, terutama soal efektivitas dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat.
Beberapa fraksi justru mengaku kecewa dengan rekan-rekan mereka yang tidak hadir tanpa keterangan jelas, Kami di fraksi sudah koordinasi agar
