Medan – Pedagang Monza Wacana pemerintah pusat yang kembali menegaskan larangan impor pakaian bekas menuai reaksi beragam, terutama dari para pedagang di kawasan Monza (Monumen Pahlawan Sisingamangaraja), Medan. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra penjualan pakaian bekas terbesar di Sumatera Utara, bahkan menjadi magnet belanja bagi masyarakat dari berbagai daerah.
Bagi sebagian besar pedagang di Monza larangan tersebut dinilai berat karena mengancam sumber mata pencaharian ribuan orang. Di sisi lain, mereka memahami bahwa pemerintah ingin melindungi industri tekstil dalam negeri. Namun, menurut mereka, kebijakan itu perlu dipertimbangkan dengan solusi yang tidak merugikan rakyat kecil.
“Kami Tidak Impor, Kami Cuma Jual”
Baca Juga : Karpet Atletik Rusak Trek Lari Lapangan Merdeka Medan Ditutup
Salah satu pedagang pakaian bekas di Monza, Ibu Nur (42), yang sudah berjualan selama 15 tahun, mengaku cemas dengan kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa para pedagang kecil seperti dirinya tidak memiliki akses langsung terhadap impor. Barang yang dijual biasanya dibeli dari distributor lokal atau pemasok besar.
“Kami ini cuma jual, bukan yang impor. Barang datang dari pemasok di Belawan atau Jakarta. Kalau dilarang semua, kami mau makan apa?” keluhnya sambil melayani pembeli di lapak kecilnya yang penuh tumpukan baju jeans dan jaket branded bekas.
Menurut Nur, penjualan pakaian bekas sebenarnya membantu masyarakat menengah ke bawah mendapatkan pakaian layak dengan harga murah. “Banyak orang beli di sini karena harga terjangkau, bukan karena gengsi. Kalau semuanya baru, siapa yang sanggup beli baju Rp300 ribu ke atas?” ujarnya.
Pusat Ekonomi Rakyat yang Sudah Puluhan Tahun
Monza bukan sekadar pasar pakaian bekas, tetapi sudah menjadi ikon ekonomi rakyat Medan. Berdiri sejak era 1980-an, kawasan ini tumbuh dari lapak-lapak kecil hingga kini menjadi area perdagangan yang ramai dengan ribuan pedagang.
Bagi warga Medan dan sekitarnya, berbelanja pakaian bekas di Monza bukan hal memalukan, bahkan sudah menjadi gaya hidup dan tradisi hemat. Banyak anak muda berburu “thrift” atau pakaian bermerek dengan harga murah, menjadikan Monza juga sebagai pusat mode alternatif.
“Sekarang anak muda banyak yang datang buat cari outfit unik. Kadang barang second malah lebih keren dan awet,” ujar Riko (27), pedagang muda yang mengelola lapak pakaian pria. Ia menambahkan, tren thrifting justru membuat perdagangan pakaian bekas semakin berkembang dan kreatif.
Pandangan Pemerintah: Lindungi Industri Lokal
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa larangan impor pakaian bekas diberlakukan untuk melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri. Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, beberapa waktu lalu menegaskan bahwa impor pakaian bekas termasuk barang ilegal karena melanggar ketentuan Permendag Nomor 40 Tahun 2022.
“Pakaian bekas impor bisa merusak industri dalam negeri dan berpotensi membawa penyakit karena tidak melalui proses sterilisasi sesuai standar,” kata Zulkifli Hasan dalam pernyataannya di Jakarta.
Ia menambahkan, pemerintah tidak melarang penjualan pakaian bekas lokal, namun akan menindak tegas pelaku impor dan distributor besar yang membawa barang secara ilegal ke Indonesia.
Pedagang Harap Pemerintah Cari Jalan Tengah
Banyak pedagang berharap pemerintah bisa mencari solusi kompromi, bukan langsung menutup seluruh akses perdagangan. Menurut mereka, pemerintah seharusnya membedakan antara importir besar dan pedagang kecil.
“Kami bukan pelaku impor. Kami beli dari pasar grosir dalam negeri. Kalau memang dilarang, tolong bantu carikan alternatif usaha lain. Jangan langsung disapu semua,” ujar Bang Andi (38), pedagang pakaian wanita di Monza.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah memberi legalisasi atau izin usaha khusus bagi pedagang yang menjual barang bekas yang sudah disterilkan, seperti model yang diterapkan di beberapa negara Eropa dan Jepang.
“Kalau pemerintah mau bantu, bisa dibuat sistem daur ulang pakaian bekas yang sehat dan higienis. Jadi ekonomi rakyat tetap jalan, tapi kesehatan tetap terjaga,” tambahnya.
