Medan – Kadishub Medan Hadiri Iskandar Zulkarnain, harus menghadapi proses hukum setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat-alat transportasi di Dinas Perhubungan Kota Medan.
Setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Iskandar yang sebelumnya telah dipanggil sebagai saksi kini langsung ditahan oleh pihak kejaksaan, setelah ditemukan bukti kuat terkait keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi.
Kasus ini bermula dari laporan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat transportasi dan peralatan pendukung yang berlangsung sejak tahun 2021.
Kejaksaan Negeri Medan mencatat adanya penyimpangan anggaran yang cukup besar dalam proyek yang bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan, Iskandar Zulkarnain akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa pihak lainnya.
Kadishub Medan Hadiri Proses Hukum yang Berlangsung
Pada awalnya, Iskandar Zulkarnain dipanggil oleh pihak Kejaksaan sebagai saksi dalam kasus ini, setelah adanya dugaan penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan yang melibatkan anggaran daerah.
Baca Juga : Jasad Pria Membusuk di Semak Belukar Medan Dilaut
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Kejaksaan menemukan bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Iskandar sebagai tersangka.
“Setelah memeriksa sejumlah saksi dan bukti yang ada, kami menemukan adanya dugaan keterlibatan Kadishub Medan dalam korupsi terkait pengadaan alat transportasi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami memutuskan untuk menahan yang bersangkutan,” ujar Kajari Medan, Herman Hidayat, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (20/11).
Kejaksaan juga menyebutkan bahwa pengadaan alat transportasi tersebut mengalami mark-up harga, pengadaan barang yang tidak sesuai spek, serta adanya aliran dana yang tidak jelas. Total kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 15 miliar.
Iskandar yang datang untuk menjalani pemeriksaan akhirnya ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan setelah dinyatakan resmi sebagai tersangka. Penahanan tersebut dilakukan setelah jaksa merasa yakin bahwa terdapat bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan kasus ini ke tahap selanjutnya.
Dugaan Penyalahgunaan Anggaran
Menurut penuturan pihak Kejaksaan, proyek pengadaan alat transportasi yang melibatkan Dinas Perhubungan Kota Medan ini dimulai pada 2021, di mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan bus kota, kendaraan operasional, dan alat pendukung lainnya untuk mendukung program transportasi massal di Kota Medan.
Namun, dalam pelaksanaannya, diduga terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut.
“Proyek ini melibatkan anggaran yang besar dan seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas transportasi di Medan.
Namun, kami menemukan banyak penyimpangan, mulai dari pembengkakan anggaran hingga pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan,” lanjut Kajari Herman Hidayat.
Selain itu, dalam proses pengadaan tersebut, ditemukan adanya dugaan kolusi dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan Iskandar.
Beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut telah diperiksa dan akan segera dipanggil untuk memberikan kesaksian lebih lanjut.
Iskandar Zulkarnain, selaku Kadishub Medan, diduga memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengarahkan proyek-proyek pengadaan ini kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki hubungan dengan dirinya.
Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang seharusnya transparan dan akuntabel.
Respons Kadishub Medan
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Iskandar Zulkarnain tidak memberikan komentar langsung kepada media. Namun, melalui kuasa hukumnya, Iskandar menyatakan bahwa ia akan mengikuti seluruh proses hukum dengan kooperatif. Pihaknya mengklaim bahwa segala keputusan terkait pengadaan alat transportasi tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami akan menjalani proses hukum ini dengan penuh kejujuran. Kami percaya bahwa pada akhirnya kebenaran akan terungkap,” ujar Arman Siahaan, kuasa hukum Iskandar, yang menyampaikan pernyataan di depan kantor Kejaksaan Negeri Medan.
Namun, sikap ini tidak mengurangi keseriusan pihak Kejaksaan yang telah menetapkan Iskandar sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.
Pihak kejaksaan juga memastikan akan terus melanjutkan penyelidikan terhadap kasus ini dan tidak akan segan-segan memproses hukum siapa saja yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi ini.
Pengaruh Kasus Terhadap Pemerintah Kota Medan
Kasus korupsi yang melibatkan Kadishub Medan ini tentu memberikan dampak besar terhadap citra pemerintah Kota Medan. Sebagai salah satu kepala dinas yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek infrastruktur, penangkapan Iskandar Zulkarnain menjadi pukulan bagi pemerintah daerah yang sebelumnya mengklaim telah berusaha transparan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Kota Medan, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan salah satu kota terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap integritas aparat pemerintahnya.
Kasus ini diharapkan menjadi peringatan bagi para pejabat publik lainnya agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan akuntabilitas yang tinggi.
“Kami sangat prihatin dengan kasus ini. Sebagai masyarakat, kami berharap pihak yang terlibat segera diproses sesuai hukum, dan ke depannya, kasus seperti ini tidak terulang lagi.
Kami mendukung upaya pemberantasan korupsi di segala sektor,” ujar Rina, warga Medan yang juga aktif dalam gerakan sosial di kota tersebut.
Reaksi Masyarakat dan Pemerintah
Masyarakat Medan dan sejumlah elemen masyarakat sipil yang telah lama mengawasi penggunaan anggaran pemerintah mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam menangani kasus ini. Mereka berharap agar penegakan hukum terhadap kasus korupsi dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya.
Di sisi lain, pemerintah Kota Medan melalui Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus korupsi.
Namun, Wali Kota Bobby juga menekankan bahwa proses hukum harus dijalankan dengan adil dan transparan, dan bahwa pihaknya akan terus mendukung pemulihan citra pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan dalam menindak tegas setiap tindakan korupsi.
Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk selalu bekerja sama dengan penegak hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Bobby Nasution dalam sebuah pernyataan resmi.
Langkah Ke Depan
Kasus korupsi yang melibatkan Kadishub Medan ini akan terus berkembang seiring berjalannya proses hukum.
Kejaksaan Negeri Medan memastikan bahwa mereka akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengadaan barang yang menjadi sumber masalah.
Selain itu, mereka juga akan menindaklanjuti setiap temuan baru yang dapat memperkuat bukti-bukti dalam kasus ini.
“Kami akan terus bekerja keras untuk mengungkapkan semua pihak yang terlibat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat.
Kami berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini,” tambah Kajari Medan, Herman Hidayat.
